RANCANGAN

PERATURAN DESA

NOMOR  TAHUN 2019

TENTANG

KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

DESA RARANG

KECAMATAN TERARA

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TAHUN 2019

DESA RARANG

KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jln. Raya Mataram – Rarang Km 37, Kode Pos 83663

RANCANGAN PERATURAN DESA RARANG KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR:   TAHUN 2019

Tentang

KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DESA RARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA RARANG

Menimbang    :  a. Bahwa kebutuhan akan rasa aman dan damai adalah suatu            keharusan  bagi  Hidup  dan  kehidupan  demi terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, Berbangsa dan bernegara

1. Bahwa keamanan dalam wilayah Desa merupakan syarat utama untuk mendukung   terwujudnya   masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdsarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Bahwa sebuah Desa dan wilayahnya di pandang perlu untuk menciptakan keamanan ketertiban demi hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya                pembangunan     yang     berkelanjutan berdasarkan        Pancasila  dan  Undang-undang     Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dalam sebuah peraturan Desa.

Mengingat      :  1.  Undang-undang   Nomor   69   Tahun   1958   tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;)

2. Undang-undang  Nomor    2    Tahun    2002  Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesa

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 ) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 Tahun 2008);
4. Undang-undang  Nomor   33   Tahun   2004 Tentang Perimbangan            Keuangan   antara   Pemerintah Pusat dan          Pemerintah      Daerah      (Lembaran Negara Republik Indonesia    Tahun    2004    Nomor 126, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4438;)
5. Undang-undang  Nomor   12   Tahun   2009 Tentang Pembentukan                               Peraturan Perundang-undangan       (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 Nomor   82,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor 5234;)

6. Undang-undang Nomor 6  Tahun  2014  Tentang Desa (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun           2014 Nomor   7,   Tambahan   Lembaran   Negara      Republik Indonesia Nomor 5495;)

7. Undang-undang  Nomor   23   Tahun   2014   Tentang Pemerintah                       Daerah    (Lembaran    Negara    Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,

      Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;) Sebagaimana Telah di ubah dengan    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  123,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539;)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang kader Pemberdayaan Masayarakat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten  Lombok  Timur  tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1;)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 2;) 

      Sebagaimana  diubah  Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun   2009   Tentang   Perubahan   Atas   Perubahan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten  Lombok  Timur  (Lembaran  Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10;).

13. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur nomor 27 tahun 2016 tentang kewenangan Desa Berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local bersekala Desa

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RARANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA RARANG TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DESA RARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM Bagian ke Satu Umum

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Rarang

2. Masyarakat adalah seluruh masyarakat Republik Indonesia

3. Masyarakat Desa Rarang adalah seluruh penduduk yang berdomisili di dalam wilayah Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rarang

5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rarang

6. Ketertiban Sosial adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma- norma, nilai-nilai   agama,   adat   dan   budaya  yang  berlaku,  dimana pemerintah              dan   rakyat   dapat   melakuan   kegiatan   secara   tertib, teratur,nyaman dan tentram
7. Asusila adalah perbuatan yang dapat menyinggung rasa kesusilaan dan melanggar norma-norma yang berlaku serta tidak dapat diterima secara umum baik hukum agama maupun hukum adat dan hukum Negara
8. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan
9. Warga adalah  masyarakat  yang  bermukim  di  wilayah  hukum  Desa

Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur

10. Badan atau organisasi adalah setiap perkumpulan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
11. RW atau Rukun Warga adalah Rukun Warga di wilayah hukum Desa

Rarang

12. RT atau Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga di Wilayah hukum Desa

Rarang

13. Jalur hijau adalah, Taman atau Tempat-tempat Umum lainnya.

14. BKD adalah Badan Keaman Desa Rarang Kecamatan Terara

Kabupaten Lombok Timur

Bagian Ke Dua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud dari Peraturan Desa ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan Ketertiban dan Keamanan Desa
2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dimkasudkan untuk mewujudkan kehidupan serta penghidupan Masyarakat menjadi aman, nyaman, tentram, tertib dan teratur
3. Tujuan dari Peraturan  Desa  ini  adalah  agar  terciptanya  keamanan, kenyamanan, dan Ketertiban dalam Kehidupan bermasyarakat khususnya di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur sehingga Masyarakat bisa dengan tenang menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari
4. Mencegah dan menanggulangi  adanya  gangguan  terhadap  Ketentraman dan Ketertiban

Bagian Ke Tiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Perturan Desa ini adalah:

1. Mengatur segala hal  yang  berkaitan  dengan  Ketertiban  dan  Keamanan Masyarakat Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.
2. Mengatur tentang Ketertiban Sosial, Umum dan Susila Masyarakat dan kewenangan perangkat Desa dalam menjalankan Peraturan Desa ini.
3. Memberikan rasa aman dan damai bagi Masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

B A B II KETERTIBAN UMUM

Pasal 4

1. Setiap orang atau  Warga  yang  akan  mengadakan  keramaian  dan  atau pertunjukan didalam Wilayah Desa Rarang yang melibatkan orang banyakharus  mendapatkan  izin  dari  Muspika  Kecamatan  Terara melalui Pemerintah Desa Rarang.
2. Setiap orang atau   Masyarakat   yang   akan   mengadakan   keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari H.

Pasal 5

Dalam kegiatan keramaian atau perayaan didalamnya dilarang mengadakan kegiatan  yang mengarah  pada  perjudian,  minuman  keras,  lebih-lebih Narkoba dan sejenisnya.

Pasal 6

1. Setiap orang atau Warga dilarang menggunakan petasan atau sejenisnya yang dapat menimbulkan kebisingan atau kegaduhan;
2. Setiap orang atau Warga dilarang membunyikan alat-alat tertentu yang dapat menimbulkan kebisingan dan kegaduhan bagi masyarakat umum;
3. Larangan sebagaimana dimaksudkan  pada  pasal  6  ayat  (1  dan  2  ) termasuk pada acara perayaan tertentu atau hari-hari besar Nasional maupun hari-hari besar Keagamaan;
4. Pelanggaran pada ketentuan pasal 6 ayat 1 dan 2, akan dikenakan sanksi sesuai Perundang-undangan yang berlaku setelah melalui proses mediasi ditingkat Desa Rarang.

Pasal 7

1. Setiap warga diwajibkan  untuk  menjaga  Ketentraman  dan  Ketertiban

Ligkungannya;

2. Penjagaan Ketentraman   dan   Ketertiban   Lingkungan   Dusun/Wilayah

RT/RW  dipimpin oleh Kepala Dusun dan atau RT setempat;

3. Di lingkungan Wilayah Dusun / RT / RW dapat dibentuk Unit Ketentraman dan Ketertiban yang disebut SISKAMLING;

4. Pembentukan unit ketentraman  dan  ketertiban  sebagaimana  dimaksud pasal 7 ayat (3) di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
5. Disamping pembentukan     unit     ketentraman     di     masing-masing Dusun/wilayah  RT,  Pemerintah  Desa  membentuk  sebuah  Badan  yang diberi nama Badan Keamanan Desa (BKD) dan dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
6. Pengurus dan anggota Badan Keamanan Desa (BKD) Desa Rarang akan diatur dalam keputusan  Kepala  Desa  Rarang  Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
7. Pengurus dan anggota Badan Keamanan Desa diberikan honor setiap bulan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APEBDes);
8. Struktur Jabatan, Tugas  dan  Kewajiban  Badan  Keamanan  Desa  (BKD)

diatur dalam Keputusan Kepala Desa Rarang.

Pasal 8

1. Setiap warga atau orang dilarang membuat keributan atau kegaduhan yang bisa menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat;
2. Jika ada orang  atau  warga  yang  membuat  keributan  atau  bermasalah sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 8 ayat (1) setelah dilakukan mediasi yang dalam hal ini ditangani oleh BKD selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib apabila upaya mediasi dimaksudkan tidak menghasilkan perdamaian antar pihak dan atau yang bersangkutan.

Pasal 9

1. Setiap orang atau  warga  yang  baru  akan  bertempat  tinggal  di  Desa Rarang wajib melapor kepada ketua RT setempat dan diteruskan ke Pemerintah Desa Rarang melalui Kepala Dusun setempat;
2. Setiap warga yang akan pindah sebgaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat (1) wajib menunjukkan surat keterangan pindah dan atau keterangan lainnya dari Desa asal;
3. Setiap orang yang bermukim di Desa Rarang lebih dari satu kali dua puluh empat jam (1 x 24 jam) wajib melapor kepada ketua RT/Kepala Dusun yang selanjutnya dilaporkan  kepada  pihak  pemerintah  Desa Rarang;

4. Pelanggaran pada ketentuan  pasal  9  ayat (1,2 dan 3) akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui penanganan prosesnya oleh BKD Desa Rarang.

BAB III TERTIB SOSIAL

Pasal 10

1. Setiap orang yang  mengidap  penyakit  tertentu  dan  dapat  mengganggu pandangan umum dan atau meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya;
2. Para pengidap penyakit tersebut dalam pasal 10 ayat (1) menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarganya, kecuali para pengidap penyakit yang keluarganya dalam keadaan miskin atau terlantar, maka tanggungjawab penanganannya diambil alih oleh Pemerintah Desa;
3. Setiap pengidap penyakit tersebut dalam pasal 10 ayat (1) yang bukan warga Desa Rarang akan diatur dalam keputusan Kepala Desa baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Pasal 11

1. Setiap orang yang perbuatan dan tingkah lakunya dapat menimbulkan keresahan masyarakat, dilarang berada dijalur hijau, taman dan atau tempat-tempat umum lainnya didalam wilayah Desa Rarang;
2. Setiap orang   yang   kedapatan   atau   terbukti   melakukan   perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat (1) akan ikenakan sanksi berupa peringatan, dan jika tetap mengulangi perbuatan yang sama akan diserahkan kepada pihak yang berwajib setelah melalui upaya tindakan pengamanan oleh BKD Desa Rarang.

Pasal 12

Setiap orang atau Badan yang akan meminta sumbangan kepada warga untuk kepentingan umum harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 13

1. Setiap orang atau warga dilarang menyebarkan issue atau gossip yang bisa menyebabkan keresahan ditengah Masyarakat;

2. Isu atau gosip seperti dalam ketentuan pasal 13 ayat (1) adalah sesuatu berita atau kabar yang tidak jelas dan tidak mempunyai dasar yang bisa dipertanggung jawabkan.

Pasal 14

1. Usaha dagang  atau  sejenisnya  yang  berbahaya  dan  atau  berpotensi mengganggu ketertiban warga Masyarakat tidak diperbolehkan beroperasi di dalam Wilayah hukum Desa Rarang;
2. Kegiatan Usaha dagang seperti dimaksud pada pasal 14 ayat (1) yang bersifat urgen   harus   mendapat   persetujuan  dari  Pemerintah  Desa Rarang.

Pasal 15

1. Setiap orang atau badan yang berada atau berdomisili di Desa Rarang dilarang:
2. Menyediakan atau   menggunakan   bangunan   atau   tempat   untuk melakukan perbuatan judi dan asusila atau sejenisnya.
3. Melakukan perbuatan pemikatan untuk perbuatan asusila c. Melakukan perbuatan yang dapat meresahkan Masyarakat
4. Setiap atau badan yang melanggar ketentuan pada pasal 15 ayat (1) akan diserahkan pada pihak yang berwajib setelah melalui upaya tindakan pengamanan oleh BKD Desa Rarang.

B A B. IV TERTIB SUSILA

Pasal 16

1. Setiap orang dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan norma-norma Agama dan Budaya ditempat-tempat Umum.

Pasal 17

1. Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan/ atau hidup satu atap layaknya suami  istri  tanpa  diikat  oleh  perkawinan  yang  syah berdasarkan Hukum Agama dan Undang-undang yang berlaku;
2. Setiap orang berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib atas orang- orang yang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami istri tanpa diikat oleh  perkawinan  yang  syah  berdasarkan  Hukum  Agama  dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Setiap orang atau warga yang melanggar ketentuan pada pasal 17 ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku setelah melalui upaya tindakan preventif yang dilakukan oleh BKD Desa Rarang.

Pasal 18

1. Setiap orang berlainan jenis kelamin dan/ atau yang bukan suami istri yang syah dilarang berdua-dua an ditempat gelap;
2. Pelanggaran pada ketentuan  pasal  18  ayat  (1)  akan  dikenakan  sanksi berupa peringatan atau teguran langsung kepada yang bersangkutan, dan apabila tidak mengindahkan peringatan atau teguran dimaksudkan serta mengulangi     perbuatanya   maka,   oleh   BKD  Desa  Rarang   dapat melakukan upaya berupa tindakan pengamanan untuk kemudian diproses sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pelanggaran pada ketentuan  pasal  18  ayat  (1)  apabila  menimbulakan akibat kerugian baik moril maupun materil disalah satu pihak akan diselesaikan  secara  kekeluargaan  dan  akan  dimediasi  oleh  Pemerintah Desa Rarang  setelah  BKD  Desa  Rarang  melakukan  upaya tindakan pengamanan.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan  yang  mengarah  kepada  perbuatan  asusila,  kekerasan  dan secara normative tidak bisa diterima oleh budaya Masyarakat.

B A B. V KEWENANGAN

Pasal 20

1. Pengawasan dan/atau dengan sebutan lain adalah Koordinasi terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ini dilakukan oleh perangkat Desa dalam hal ini yang menangani Urusan Ketentraman dan Ketertiban, selanjutnya disebut Koordinator;
2. Koordinator sebagaimana dimaksud  pada  pasal  20    ayat  (1)  diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

1. Koordinator sebagaimana dimaksudkan pada pasal 20 ayat ( 1 dan 2 ) berwenang untuk mengawasi, memonitoring dan memberikan arahan kepada BKD Desa Rarang dalam melaksanakan tugasnya sebagai Badan Keamanan Desa sesuai dengan yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa ini;
2. Koordinator sebagaimana disebutkan  pada  pasal  21  ayat  (1)  dalam menjalankan tugasnya harus melalui petunjuk atau mengetahui Kepala Desa Rarang.

B A B. VI KEWAJIBAN

Pasal 22

1. Peraturan Desa ini wajib dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali;

2. Bagi setiap orang  yang  melanggar  Peraturan  Desa  ini  akan  dikenakan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Setiap orang atau  warga  berkewajiban  untuk  menjaga  ketertiban  dan keamanan secara bersama-sama.

B A B. VII KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 23

1. Pelanggaran adalah segala  bentuk  kegiatan  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana termaktub pada Bab II, III, dan IV dalam peraturan Desa ini;

2. Segala tindakan atau   perbuatan   yang   mengarah   pada   pelanggaran ketentuan yang diatur dalam peraturan Desa ini dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Pengaturan tentang sanksi sebagaimana dimaksudkan pada pasal 23 ayat

(2) adalah sebagaimana menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Peraturan  Desa  ini  dapat  dilakukan  perubahan  dikemudian  hari  jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

B A B. VIII PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur mengenai tehnis pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di      : RARANG

Pada Tanggal      :    Agustus  2019

KEPALA DESA RARANG

LALU ASMAYADI

Di Undangkan di          : Rarang

Pada Tanggal             :    Agustus 2019

SEKRETARIS DESA RARANG

LALU MUHAMMAD IRWAN ISWANDI

LAMPIRAN  : KEPUTUSAN KEPALA DESA RARANG NOMOR      :

TANGGAL   :    Agustus 2019

TENTANG   : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS BADAN KEAMANAN DESA (BKD)

TUGAS DAN KEWAJIBAN BADAN KEAMANAN DESA (BKD)

1. Membantu Kepala Desa menjaga dan melindungi seluruh lapisan warga masyarakat Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dari segala bentuk ancaman atau gangguan keamanan, ketertiban, serta kenyamanan hidup masyarakat;
2. Berlandaskan Perdes Nomor  4  Tahun  2017  tentang  Keamanan  dan Ketertiban Umum Desa Rarang, serta berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, BKD berkewajiban ikut serta membantu   Aparatur   keamanan   dalam   rangka   memberi Pengayoman, Perlindungan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat secara umum di dalam wilayah Desa Rarang;
3. Bersama-sama aparatur keamanan yang ada, seperti BHABINKAMTIBMAS, BABINSA, dan PAMSWAKARSA yang ada di wilayah Desa Rarang secara bersama-sama melaksanakan Patroli  dalam  rangka  meninjau, mengawasi, menjaga serta melayani warga masyarakat agar tidak terjadi segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban terhadap seluruh warga masyarakat Desa Rarang;
4. Berkewajiban melaksanakan tindakan-tindakan yang bersifat preventif jika diperlukan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, dengan tetap memperhatikan seluruh yang diamanahkan oleh Perdes Nomor 4 tahun 2017 serta Peraturan dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku;
5. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, BKD wajib tetap menjaga nama baik Pemerintah  Desa   Rarang   terhadap   siapapun   baik   warga masyarakat Desa Rarang maupun di luar wilayah Desa Rarang;
6. Melaksanakan tugas dan  kewajiban  lainnya  yang  berkaitan  dengan keamanan dan ketertiban umum Desa Rarang sesuai dengan yang telah diundangkan dalam Perdes Nomor 4 tahun 2017 serta Peratruran Perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Desa Rarang baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

contoh lengkap Perdes BKD